soal UAS KWN


SOAL TYPE 1
Bocoran soal dari nak fisip yang kmaren UAS, dosennya juga sama lho..
1. kondisi geografis negara telah melahirkan dikotomi ke dalam bentuk pemajemukan masyarakat indonesia. terangkan !!
2. pilkada merupakan perwujudan bentuk dari demokrasi dalam penyelenggaraan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. usaha-usaha apa yang harus dilakukan untuk membangun demokrasi di indonesia ??
3. negara inggris merupakan suatu negara yang tidak memiliki ideologi. terangkan bagaimana negara tersebut membangun negaranya tanpa memiliki ideologi !!
4. apa saja yang menjadi program SBY dalam mengimplentasikan politik nasional ?? jelaskan !!
5. UU No 32 tahun 2004 mnetapkan tentang otonomi daerah,dengan memberikan kewenangan yang luas dan nyata pada daerah khususnya pemkab/ pemkot.
a. kewenangan apa saja yang tidak diserahkan pada pemkot/pemkab ?
b. persoalan apa saja yang akan dihadapi dalam otonomi daerah ini ??
1. Faktor yang menyebabkan kemajemukan masyarakat Indonesia adalah sebagai berikut:
Keadaan geografi Indonesia yang merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari lima pulau besar dan lebih dari 13.000 pulau kecil sehingga hal tersebut menye…babkan penduduk yang menempati satu pulau atau sebagian dari satu pulau tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa, dimana setiap suku bangsa memandang dirinya sebagai suku jenis tersendiri.
Letak Indonesia diantara Samudra Indonesia dan Samudra Pasifik serta diantara Benua Asia dan Australia, maka Indonesia berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan. Hal ini mempengaruhi terciptanya pluralitas/kemajemujkan agama.
Iklim yang berbeda serta struktur tanah di berbagai daerah kepulauan Nusantara ini merupakan faktor yang menciptakan kemajemukan regional.
2. Membangun Demokrasi Berkebudayaan Indonesia

Melihat realitas demokrasi Indonesia di atas, terbersit sebuah pertanyaan yang sekaligus menjadi sebuah asa: bagaimana seharusnya kita membangun pilar-pilar demokrasi di negeri gemah ripah loh jinawi ini?

Mengutip gagasan yang dikemukakan Sudomo Sunaryo, kita mesti membangun sebuah tatanan demokrasi yang berkebudayaan Indonesia. Sebuah tatanan bernegara yang berdasarkan nilai-nilai warisan karuhun. Sebuah kehidupan bernegara yang penuh dengan nilai tepa slira, asih sesamaning dumadi, musyawarah mufakat, jumbuhing kawula lan Gusti. Semua nilai ini, sebenarnya sarat dengan kandungan demokrasi, yaitu mengutamakan kepentingan orang banyak.

Nilai-nilai warisan nenek moyang ini, kemudian diimplementasikan dalam wujud tata-krama politik. Sikap dan perilaku politik yang didasarkan pada peningkatan kemakmuran rakyat, integritas moral, wawasan kebangsaan yang murni, kesempatan mendapatkan pendidikan bagi semua anak bangsa, pelayanan kesehatan yang memadai, tersedianya lapangan kerja, dan sebagainya. Bukan pada kepentingan berapa kursi dewan yang bisa diraih.

Untuk mewujudkan idealisme demokrasi di atas, perlu diperhatikan beberapa hal berikut ini. Pertama, perlu perumusan ulang niat, arah, dan tujuan proses demokratisasi. Kedua, perlu dibuat prosedur, etika, dan tata-cara dalam pelaksanaan proses demokrasi. Ketiga, perlu ditumbuhkan dalam diri elite politik kesediaan untuk berkorban demi terselenggaranya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Keempat, perlu dibangun sebuah manajemen politik, yang akan menjadi filter bagi penyaringan calon-calon pemimpin bangsa. Sehingga pemimpin bangsa yang terjaring hanya pemimpin yang siap mengorbankan dirinya untuk rakyat, bukan pemimpin yang siap mengorbankan rakyat untuk kepentingan pribadinya.
3. Di inggris tdk ada uud / konstitusi yg trtuliz. Jd hukum yg ada d inggris brdasarkan kebijakan pemerintah, putusan hakim, kebijakan ketatanegaraan, praktek ketatanegaraan yg lalu. Maksudna dari putusan hakim yg masa lalu bz menjadi hukum d inggris. Bda dgn ind, uud 45 secara trtuliz brarti hukum d ind dbwt brdasarkan uud 45. Kalau d inggris hukumna msh bz brubah brdasarkan hasil putusan hakim, kebijakan pemerintah, kebijakan ketatanegaraan, praktek ketatanegaraan karena d inggris tdk ada uud atw konstitusi scara trtuliz.
4.
5. a) Kewenangan Yang tidak diserahkan pada pemkot/pemkab
a. politik luar negeri;
b. pertahanan;
c. keamanan;
d. yustisi;
e. moneter dan fiskal nasional; dan
f. agama
b) Permasalahan Otonomi Daerah
Implementasi Otonomi daerah bukan tanpa masalah. Ia melahirkan banyak persoalan ketika diterjemahkan di lapangan. Banyaknya permasalahan yang muncul menunjukan implementasi kebijakan ini menemui kendala-kendala yang harus selalu dievakuasi dan selanjutnya disempurnakan agar tujuannya tercapai. Beberapa persoalan itu adalah:

1. Kewenangan yang tumpang tindih

Pelaksanaan otonomi daerah masih kental diwarnai oleh kewenangan yang tumpang tindih antar institusi pemerintahan dan aturan yang berlaku, baik antara aturan yang lebih tinggi atau aturan yang lebih rendah. Peletakan kewenangan juga masih menjadi pekerjaan rumah dalam kebijakan ini. Apakah kewenangan itu ada di kabupaten kota atau provinsi.

2. Anggaran

Banyak terjadi keuangan daerah tidak mencukupi sehingga menghambat pembangunan. Sementara pemerintah daerah lemah dalam kebijakan menarik investasi di daerah. Di sisi yang lain juga banyak terjadi persoalan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan APBD yang merugikan rakyat. Dalam otonomi daerah, paradigma anggaran telah bergeser ke arah apa yang disebut dengan anggaran partisipatif. Tapi dalam prakteknya, keinginan masyarakat akan selalu bertabrakan dengan kepentingan elit sehingga dalam penetapan anggaran belanja daerah, lebih cenderung mencerminkan kepentingan elit daripada kepentingan masyarakat.

3. Pelayanan Publik

Masih rendahnya pelayanan publik kepada masyarakat. Ini disebabkan rendahnya kompetensi PNS daerah dan tidak jelasnya standar pelayanan yang diberikan. Belum lagi rendahnya akuntabilitas pelayanan yang membuat pelayanan tidak prima. Banyak terjadi juga Pemerintah daerah mengalami kelebihan PNS dengan kompetensi tidak memadai dan kekurangan PNS dengan kualifikasi terbaik. Di sisi yang lain tidak sedikit juga gejala mengedepankan ”Putra Asli Daerah” untuk menduduki jabatan strategis dan mengabaikan profesionalitas jabatan.

4. Politik Identitas Diri

Menguatnya politik identitas diri selama pelaksanaan otonomi daerah yang mendorong satu daerah berusaha melepaskan diri dari induknya yang sebelumnya menyatu. Otonomi daerah dibayang-bayangi oleh potensi konflik horizontal yang bernuansa etnis

5. Orientasi Kekuasaan

Otonomi daerah masih menjadi isu pergeseran kekuasaan di kalangan elit daripada isu untuk melayani masyarakat secara lebih efektif. Otonomi daerah diwarnai oleh kepentingan elit lokal yang mencoba memanfaatkan otonomi daerah sebagai momentum untuk mencapai kepentingan politiknya dengan cara memobilisasi massa dan mengembangkan sentimen kedaerahan seperti ”putra daerah” dalam pemilihan kepala daerah.

6. Lembaga Perwakilan

Meningkatnya kewenangan DPRD ternyata tidak diikuti dengan terserapnya aspirasi masyarakat oleh lembaga perwakilan rakyat. Ini disebabkan oleh kurangnya kompetensi anggota DPRD, termasuk kurangnya pemahaman terhadap peraturan perundangan. Akibatnya meski kewenangan itu ada, tidak berefek terhadap kebijakan yang hadir untuk menguntungkan publik. Persoalan lain juga adalah banyak terjadi campur tangan DPRD dalam penentuan karir pegawai di daerah.

7. Pemekaran Wilayah

Pemekaran wilayah menjadi masalah sebab ternyata ini tidak dilakukan dengan grand desain dari pemerintah pusat. Semestinya desain itu dengan pertimbangan utama guna menjamin kepentingan nasional secara keseluruhan. Jadi prakarsa pemekaran itu harus muncul dari pusat. Tapi yang terjadi adalah prakarsa dan inisiatif pemekaran itu berasal dari masyarakat di daerah. Ini menimbulkan problem sebab pemekaran lebih didominasi oleh kepentingan elit daerah dan tidak mempertimbangkan kepentingan nasional secara keseluruhan.

8. Pilkada Langsung

Pemilihan kepala daerah secara langsung di daerah ternyata menimbulkan banyak persoalan. Pilkada langsung sebenarnya tidak diatur di UUD, sebab yang diatur untuk pemilihan langsung hanyalah presiden. Pilkada langsung menimbulkan besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk pelaksanaan suksesi kepemimpinan ini. Padahal kondisi sosial masyarakat masih terjebak kemiskinan. Disamping itu, pilkada langsung juga telah menimbulkan moral hazard yang luas di masyarakat akibat politik uang yang beredar. Tidak hanya itu pilkada langsung juga tidak menjamin hadirnya kepala daerah yang lebih bagus dari sebelumnya.

SOAL TYPE 2
1.sebutkan ancaman, tantangan, hambatan yang dialami bangsa indonesia dan sebutkan solusinya.
2.apa yg mnurutmu perlu km kembangkan dan tumbuhkan agar km jd WNI yang bermartabat.
3 apa yg tdk menjadi wewenang kabupaten/kota dlm UU no 23 th 2009
4.masalah yg timbul dr adanya otonomi daerah
5. program SBY pengganti GBHN yg sudah/belum terlaksana..

1. ANCAMAN BANGSA INDONESIA
ANCAMAN MILITER
Yang dimaksud dengan ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.
Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa[1]. Ancaman militer dapat berbentuk:
1. Agresi oleh negara lain.
2. Pelanggaran wilayah
3. Spionase
4. Sabotase
5. Aksi teror bersenjata
6. Pemberontakan bersenjata
7. Perang saudara.
1. Agresi
Agresi berupa penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa atau dalam bentuk dan cara-cara:
1. Invasi berupa serangan kekuatan bersenjata negara musuh, Bombardemen berupa penggunaan senjata/bom yang dilakukan oleh musuh melalui angkatan udara.
2. Blokade terhadap pelabuhan, pantai, wilayah udara.
3. Serangan unsur Angkatan Bersenjata yang berada dalam wilayah negara dimana tindakan atau keberadaannya bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Tindakan yang mengizinkan penggunaan wilayahnya sebagai daerah persiapan Agresi.
5. Pengiriman kelompok bersenjata untuk melakukan tindakan kekerasan.
2. Pelanggaran wilayah
Pelanggaran wilayah merupakan suatu tindakan memasuki wilayah tanpa ijin, baik oleh pesawat terbang tempur maupun kapal-kapal perang.
3. Spionase
Spionase merupakan kegiatan dari intelijen yang dilakukan untuk mendapatkan informasi atau rahasia militer atau negara.
4. Sabotase
Sabotase dilakukan untuk merusak instansi penting militer atau objek vital nasional dan dapat membahayakan keselamatan bangsa.
5. Aksi teror bersenjata
Aksi teror bersenjata dilakukan oleh jaringan terorisme internasional atau yang bekerjasama dengan terorisme dalam negeri atau luar negeri yang bereskalasi tinggi sehingga membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Aksi terorisme pada prinsipnya adalah suatu tindak pidana kriminal tetapi memiliki sifat yang khusus, yaitu memiliki ciri-ciri, bergerak dalam kelompok, anggotanya memiliki militansi tinggi, beroperasi di bawah tanah (rahasia), menggunakan perangkat/senjata yang canggih dan mematikan serta umumnya terkait dalam jaringan internasional[2].
6. Pemberontakan bersenjata
Pemberontakan merupakan proses, cara, perbuatan memberontak atau penentangan terhadap kekuasaan yang sah.
7. Perang Saudara
Perang Saudara terjadi antar kelompok masyarakat bersenjata dalam satu wilayah yang sama.

NON MILITER
1. Ancaman berdimensi ideologi
Sistem politik internasional mengalami perubahan sejak Uni Soviet runtuh sehingga paham komunis tidak populer lagi, namun potensi ancaman berbasis ideologi masih tetap diperhitungkan. Ancaman berbasis ideologi dapat pula dalam bentuk penetrasi nilai-nilai kebebasan (liberalisme) sehingga dapat memicu proses disintegrasi bangsa.
2. Ancaman berdimensi politik
Politik merupakan instrumen utama untuk menggerakkan perang. Ini membuktikan bahwa ancaman politik dapat menumbangkan suatu rezimpemerintahan bahkan dapat menghancurkan suatu negara. Masyarakat Internasional mengintervensi suatu negara melalui politik seperti Hak Asasi Manusia (HAM), demokratisasi, penanganan lingkungan hidup, dan penyeleggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
3. Ancaman berdimensi ekonomi
Ekonomi merupakan salah satu penentu posis tawar setiap negara dalam pergaulan internasional. Kondisi Ekonomi sangat menentukan dalampertahanan negara. Ancaman berdimensi ekonomi terbagi menjadi internal dan eksternal.
Ancaman dari internal dapat berupa inflasi, pengangguran, infrastruktur yang tidak memadai, dan sistem ekonomi yang tidak jelas.
Ancaman dari eksternal dapat berbentuk kinerja ekonomi yang buruk, daya saing rendah, ketidaksiapan mengahadapi globalisasi dan tingkat ketergantungan terhadap pihak asing
4. Ancaman berdimensi sosial budaya
Ancaman sosial budaya berupa isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan yang menjadi dasar timbulnya konflik vertikal antara pemerintah pusat dan daerah, dan konflik horizontal yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).
Pada tahun 1994 saja, misalnya, 18 peperangan dari 23 peperangan yang terjadi di dunia diakibatkan oleh sentimen-sentimen budaya, agama dan etnis. Sementara itu, 75 persen dari pengungsi dunia yang mengalir ke berbagai negara lainnya didorong oleh alasan yang sama pula. Sementara itu, 8 dari 13 operasi pasukan perdamaian yang dijalankan PBB ditujukan untuk mengupayakan terciptanya perdamaian di berbagai konflik antar etnis di dunia.[1]
5. Ancaman berdimensi teknologi dan informasi
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat pesat dan membawa manfaat yang besar bagi masyarakat tapi kejahatan mengikuti perkembangan tersebut seperti kejahatan siber dan kejahatan perbankan.
6. Ancaman berdimensi keselamatan umum
Ancaman bagi keselamatan umum dapat terjadi karena bencana alam, misalnya gempa bumi, meletusnya gunung, dan tsunami. Ancaman karena manusia, misalnya penggunaan obat-obatan dan bahan kimia, pembuangan limbah industri, kebakaran, kecelakaan transportasi.
2.
3. Kewenangan Yang tidak diserahkan pada pemkot/pemkab
a. politik luar negeri;
b. pertahanan;
c. keamanan;
d. yustisi;
e. moneter dan fiskal nasional; dan
f. agama
4. Permasalahan Otonomi Daerah
Implementasi Otonomi daerah bukan tanpa masalah. Ia melahirkan banyak persoalan ketika diterjemahkan di lapangan. Banyaknya permasalahan yang muncul menunjukan implementasi kebijakan ini menemui kendala-kendala yang harus selalu dievakuasi dan selanjutnya disempurnakan agar tujuannya tercapai. Beberapa persoalan itu adalah:

1. Kewenangan yang tumpang tindih

Pelaksanaan otonomi daerah masih kental diwarnai oleh kewenangan yang tumpang tindih antar institusi pemerintahan dan aturan yang berlaku, baik antara aturan yang lebih tinggi atau aturan yang lebih rendah. Peletakan kewenangan juga masih menjadi pekerjaan rumah dalam kebijakan ini. Apakah kewenangan itu ada di kabupaten kota atau provinsi.

2. Anggaran

Banyak terjadi keuangan daerah tidak mencukupi sehingga menghambat pembangunan. Sementara pemerintah daerah lemah dalam kebijakan menarik investasi di daerah. Di sisi yang lain juga banyak terjadi persoalan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan APBD yang merugikan rakyat. Dalam otonomi daerah, paradigma anggaran telah bergeser ke arah apa yang disebut dengan anggaran partisipatif. Tapi dalam prakteknya, keinginan masyarakat akan selalu bertabrakan dengan kepentingan elit sehingga dalam penetapan anggaran belanja daerah, lebih cenderung mencerminkan kepentingan elit daripada kepentingan masyarakat.

3. Pelayanan Publik

Masih rendahnya pelayanan publik kepada masyarakat. Ini disebabkan rendahnya kompetensi PNS daerah dan tidak jelasnya standar pelayanan yang diberikan. Belum lagi rendahnya akuntabilitas pelayanan yang membuat pelayanan tidak prima. Banyak terjadi juga Pemerintah daerah mengalami kelebihan PNS dengan kompetensi tidak memadai dan kekurangan PNS dengan kualifikasi terbaik. Di sisi yang lain tidak sedikit juga gejala mengedepankan ”Putra Asli Daerah” untuk menduduki jabatan strategis dan mengabaikan profesionalitas jabatan.

4. Politik Identitas Diri

Menguatnya politik identitas diri selama pelaksanaan otonomi daerah yang mendorong satu daerah berusaha melepaskan diri dari induknya yang sebelumnya menyatu. Otonomi daerah dibayang-bayangi oleh potensi konflik horizontal yang bernuansa etnis

5. Orientasi Kekuasaan

Otonomi daerah masih menjadi isu pergeseran kekuasaan di kalangan elit daripada isu untuk melayani masyarakat secara lebih efektif. Otonomi daerah diwarnai oleh kepentingan elit lokal yang mencoba memanfaatkan otonomi daerah sebagai momentum untuk mencapai kepentingan politiknya dengan cara memobilisasi massa dan mengembangkan sentimen kedaerahan seperti ”putra daerah” dalam pemilihan kepala daerah.

6. Lembaga Perwakilan

Meningkatnya kewenangan DPRD ternyata tidak diikuti dengan terserapnya aspirasi masyarakat oleh lembaga perwakilan rakyat. Ini disebabkan oleh kurangnya kompetensi anggota DPRD, termasuk kurangnya pemahaman terhadap peraturan perundangan. Akibatnya meski kewenangan itu ada, tidak berefek terhadap kebijakan yang hadir untuk menguntungkan publik. Persoalan lain juga adalah banyak terjadi campur tangan DPRD dalam penentuan karir pegawai di daerah.

7. Pemekaran Wilayah

Pemekaran wilayah menjadi masalah sebab ternyata ini tidak dilakukan dengan grand desain dari pemerintah pusat. Semestinya desain itu dengan pertimbangan utama guna menjamin kepentingan nasional secara keseluruhan. Jadi prakarsa pemekaran itu harus muncul dari pusat. Tapi yang terjadi adalah prakarsa dan inisiatif pemekaran itu berasal dari masyarakat di daerah. Ini menimbulkan problem sebab pemekaran lebih didominasi oleh kepentingan elit daerah dan tidak mempertimbangkan kepentingan nasional secara keseluruhan.

8. Pilkada Langsung

Pemilihan kepala daerah secara langsung di daerah ternyata menimbulkan banyak persoalan. Pilkada langsung sebenarnya tidak diatur di UUD, sebab yang diatur untuk pemilihan langsung hanyalah presiden. Pilkada langsung menimbulkan besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk pelaksanaan suksesi kepemimpinan ini. Padahal kondisi sosial masyarakat masih terjebak kemiskinan. Disamping itu, pilkada langsung juga telah menimbulkan moral hazard yang luas di masyarakat akibat politik uang yang beredar. Tidak hanya itu pilkada langsung juga tidak menjamin hadirnya kepala daerah yang lebih bagus dari sebelumnya.

5. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla sibuk dengan manuver Jawa-luar Jawa-nya. Kesibukan para kandidat presiden-wakil presiden untuk membangun identifikasi simboliknya tersebut memasung mereka dari berpikir praktis. Karena itu, lahirlah jargon-jargon seperti melaksanakan pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, menegakkan supremasi hukum, mengentaskan kemiskinan, dan lain-lain.
Semua itu adalah program makro yang tidak terukur sehingga terbuka ruang luas untuk sebuah klaim politik. Hanya dengan membantu kredit usaha kecil, misalnya, pemerintah sudah mengklaim bahwa mereka sudah melaksanakan program peningkatan kesejahteraan rakyat.
Apabila situasi seperti itu terus berlangsung, pemerintah bukan menjadi penjaga dari kelangsungan hidup Republik, tetapi justru menjadi kekuatan penghancur. Semua itu bersumber dari konsep kebijakan makro yang dilontarkan oleh calon presiden-wakil presiden. Apa yang mereka sebut sebagai platform itu, sebenarnya tidak lebih dari jurang menganga yang bisa menelan siapa saja. Platform makro yang mereka lontarkan, karena tidak ada ukuran efektivitas dan tingkat keberhasilannya, secara otomatis membuka peluang siapa pun yang berkuasa untuk melakukan korupsi.
Selain itu, kuatnya persepsi diri bahwa “tidak ada orang pintar di luar tentara” dan cara pandang militer yang menempatkan masalah keamanan sebagai garda terdepan dari eksistensi mereka, secara alami mengondisikan mereka untuk tidak mudah menerima kritik terutama kalau itu datang dari kekuatan sipil. Singkatnya, seorang presiden yang mantan jenderal lebih potensial untuk melakukan pelanggaran terhadap nilai-nilai demokrasi daripada menjunjungnya.
Sebagai pengganti GBHN, program aksi tersebut dapat disusun dalam kontinum waktu, seperti program aksi jangka pendek (seratus hari pemerintahan), jangka menengah (dua tahun), dan jangka panjang (lima tahun). Karena sifatnya yang aplikatif agar mudah dikontrol rakyat, maka kejelasan dari target program menjadi sangat penting. Misalnya, untuk program aksi jangka pendek, pasangan calon presiden dan wakil presiden bisa mengajukan rumusan sebagai berikut: (a) mengadili sepuluh koruptor kelas kakap; (b) menurunkan biaya berobat di puskesmas dari Rp. 10.000 menjadi Rp. 5.000; (c) SPP dari SD sampai SLTP gratis 100 persen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s